Sastra Vs Kenyataan
“Dapatkah sastra menjadi salah satu faktor determinan perubahan masyarakat?”. Menurut saya pertanyaan ini hadir lebih sebagai kenyataan yang menggugatoba bayangkan mengapa sepanjang perjalanan satra di Indonesia, penguasa selalu memperlihatkan sikap curiga, bahkan takut akan adanya karya satra. Mereka juga pernah melarang peredaran sejumlah buku satra, memberikan izin, bahkan menghentikan suatu pagelaran satra/teater. Itu semua merupakan bukti bahwa sastra diangap “penting” oleh penguasa karena diandaikan akan melahirkan perubahan yang tidak diinginkan pemerintah.
Beberapa contoh diantaranya adalah Subagio Sastrowardoyo dalam esai “Saijah dan Adinda dlam ragam satra yang berkembang” pada tahun 1983 mengatakan bahwa novel max havelaar karangan murtatuli membuat public belanda tahu kebobrokan pemerintah Kolonial sekaligus kemiskinan dan penderitaan rakyat Indonesia. Novel tersebut turut mrndorong perubahan politik pemerintahan kolonial, antara lain kegiatan ekonomi yang tidak lagi dimonopoli oleh pemerintah. Sebagaimana dikatakan oleh Sutardji Calzoum Bachri bahwa teks sumpah pemuda yang turut membangun imajinasi sebangsa pada dasarnya adalah sebentuk puisi karangan Muhammad Yamin. Dan dalam sejarah perjuangan kemerdekaan, sumpah pemuda merupakan tonggak awal terjadinya “perubahan” politik persatuan Indonesia. Dua contoh diatas merupakan bukti bahwa karya satra berperan dan menjadi faktor penentu perubahan politik yang berdampak pada perubahan sosial.
Memang kemudian di zaman orde baru karya-karya kita seakan kehilangan taring ketika berhadapan dengan penguasa militer yang represif. Setajam-tajam kritik social dalam karya sastra agkanya belum sangup menghentikan laju penguasa orde baru yang mengandalkan stabilitas keamanan dan ekonomi yang membungkam atau menyingkirkan suara-suara lain. Hingga presiden soeharto jatuh dan era reformasi hadir peran satra sebagai salah satu pengubah tidak lagi dapat dikatakan menentukan. Gerakan reformasi sensidiri kenyataanya gagal mereformasi paradigma yang kandung mengakar semenjak orde baru berkuasa.
Dan kini pada decade pertama era reformasi, kita mendapati senjumlah kenyataan pahit yang menandai masih bercongkolnya kekuatan orde baru. Seperti korupsi yang makin merajarela, kemiskinan dan penderitaan rakyat semakin menungkat, birokrasi tetap remang-remang lalu bencana dan musibah seperti antri, baik kaerena alam maupun terutama kelalain pengambil kebijakan. Mengapa sekarang mahasiswa sering mengadakan demonstrasi kepada pimpinan kampus? Itu semua karena BHMN (Badan Hukum Milik Negara) pelan-pelan menyeret kampus ke arena “komersialisasi pendidikan” dan dosen-dosen kini pun menjadi alat dunia bisnis dan penguasa tinimbang mengurusi masalah rakyat.
Kalau begitu, bukan hanya sastra yang tidak berperan dlam perubahan melainkan pula dunia pegawai yang digaji negara/rakyat. Lantas siapa yang menjadi penentu perubahn sosial saat ini? Apakah partai politik/politikus? Tentu saja tidak, bukankah mereka amat sibuk mengubah nasib merka sendiri. Para pemuka agama? Rasanya mereka lebih pandai untuk berdebat soal khilafiyah fiqih agama atau malah ikut arus politik daripada berkerja untuk umat?. Para pengusaha? Apalagi kelompok ini yang nyata-nyatanya merampok uang negara/ rakyat dengan berbagai cara dan tipu daya. Mahasiswa? Sesungguhnya kepada kelompok inilah kita berharap, meski kita sering menyaksikan potret kehidupan mereka yang buram.
Jadi apakah dan dimanakah peran satra dalam konteks perubahan sosial? Dapatkah sastra menjadi salah satu faktor penentu perubahan?. Sejauh mana sastrawan dapat berkerjasama dengan berbagai elemen masyarakat sehingga merahirkan karya yang menyuarakan kegelisahan masyarakat. Seharusnya yang menjadi perubahan sosial, budaya, dan peradapan masyarakat yakni peralihan dari paradigma agraris menjadi paradigma marintim(egaliter) yang berpotensi untuk membawa masyarakat kedala kehidupan sekarang yang terus diserbu berbagai masalah dan tantangan
